Ada 3 Rongga
1. rongga Kepala
    Isi dgn Iptek
2.rongga Dada
    Isi dgn Iman
    bagaimana memperoleh iman
    - Keturunan
    - Pendidikan
    - menyaksikan yang ajaib
    - Pengorbanan
      Pelayanan publik

Pelayanan  Publik Allah
Bersyukurlah kepada Allah penguasa seluruh alam dengan sistem pemerintahnya yang canggih menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, Allah selalu melayani kita siang malam, ketika maih muda, tua bahkan kita tidak ada lagi di dunia

pemerintahannya yang luas meliputi seluruh langit dan bumi, meliputi seluruh makhluk ada jin dan malaikat, manusia, binatang, tumbuhan dan unsur mikroba di tanah, di air,di i laut dan di udara
Jenis jenis kehidupan itu baik yang ada di langit maupun di bumi semua Diatur oleh pemerintahannya yang menggunakan teknologi dan komunikasi
Berbeda dengan sistem Pemerintah bumi dan langit semuanya dalam bentuk elektroni

Teknologi informasi dan komunikasi ( TIK )
- Untuk memberikan warga negara  dengan akses yang lebih nyaman ke informasi laynn Pemerintah
Oleh Pemerintah /swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang efisien.
- Untuk memberikan publik ke warga, mitra bisnis

Pemerintahan Elektronik
Penggunaan teknologi dan komunikasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan Pelaynan bagi warga

RESEP EEM4

Bahan-bahan:
1. Pepaya 1/2 kg
2. Pisang 1/2 kg
3. Nanas 1/2 kg
4. Kangkung 1/2 kg
5. Batang pisang muda
6. Tuak 1/2 Liter
7. Gula pasir 1 kg

Cara Membuat :
1. Tuak air kelapa tua biarkan 1 minggu.
2. Semua bahan dicincang halus dan dicampur gula pasir, lalu diberi tuak.
3. Aduk rata, diamkan 1 minggu.

Khasiat:
1. Untuk menyuburkan tanaman. 
2. Membersihkan WC yang bau. 

TUGAS AKHIR

ANY MARYANI

NPM. 0151219064

Mata Kuliah : E-Government

Kelas : Non Reguler A

Semester : II

Dosen : Prof. Dr. H. Supli Efendi Rahim

1.      Jelaskan apa landasan perundangan yang mewajibkan instansi pemerintah RI melaksanakan egovernment dalam pelayanan publik?

Jawab:

Landasan perundangan yang mewajibkan instansi pemerintah RI melaksanakan egovernment dalam  pelayanan publik adalah:

1)   Instruksi Presiden no 03 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment di Indonesia.

2)   UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

3)   UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP).

2.      Jelaskan sejarah egovernment di dunia dan di Indonesia!

Jawab:

Sejak dasawarsa 1990-an beberapa negara di dunia mulai menggunakan sistem pemerintahan menggunakan elektronik. Tercatat negara – negara seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, Singapura dan beberapa negara seperti Jepang, Australia dan Inggris telah menngunakan sistem pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah pada dasarnya adalah untuk memberikan warga negaranya akses yang lebih nyaman ke informasi dan layanan pemerintah serta untuk memberikan pelayanan publik kepada warga, mitra bisnis, dan mereka yang bekerja di sektor publik. Bagian awal dari pelaksanaan e-governtment adalah “komputerisasi” dari kantor publik memungkinkan mereka dengan membangun kapasitas mereka untuk pelayanan yang lebih baik dan membawa pemerintahan yang lebih menggunakan teknologi sebagai katalisator. Bagian kedua adalah penyediaan jasa sentris warga melalui media digital seperti mengembangkan portal pemerintah interaktif.

Sejak beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2003 pemerintah RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 03 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan egovernment di Indonesia. Sejak itu kebanyakan bahkan semua instansi departement di tingkat pusat hingga ke daerah – daerah mulai membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan elektronik atau yang dikenal dengan egovernment.

Sampai saat ini, Indonesia telah masuk posisi ke tujuh pengimplementasian egovernment dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam pelaksanaan peran baru pemerintah dalam menangani pelayanan publik adalah seiring dengan upaya efisiensi, produktivitas, proses, dan sistem pemerintahan. Penilaian egovernment memberi bobot pada isu tata kelola yang terkoneksi dari perspektif bagaimana pemerintah mengelola dan bagaimana seharusnya berproses.

3.      Apa manfaat egovernment dalam penggunaan yang luas!

Jawab:

Secara luas, dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep egovernment, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsepe-Governmnet bagi suatu negara, antara lain:

1)      Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.

2)      Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.

3)      Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

4)      Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

5)      Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.

6)      Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi egovernment yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, di bawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.

4.      Apa saja model penyampaian egovernment yang umum dijumpai!

Jawab:

1)      Government to Citizen (G2C)

Government to Citizen merupakan interaksi antara pemerintah daerah dengan warganya melalui e-Citizen portal. E-Citizen portal merupakan akses tunggal bagi warga untuk mendapatkan informasi dari pemerintah daerah. E-Citizen portal menyediakan semua informasi dan pelayanan pemerintah daerah yang dibutuhkan warganya berkaitan dengan aktivitas kehidupan di daerah. Tujuan e-Citizen itu sendiri antara lain:

·         Memberikan kemudahan, rasa nyaman dan keuntungan bagi setiap warga yang tinggal dan bekerja di daerahnya

·         Mendorong terjadi transformasi kehidupan (the way of live) setiap warga dalam memasuki digitally interconnected community era.

·         Mengupayakan setiap pendistribusian informasi dan pelayanan publik secara digital melalui single website e-citizen portal.

·         Memungkinkan bagi setiap warga untuk:

-          Mencari dan mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dari pemerintah daerah

-          Mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah daerah dan melakukan berbagai transaksi secara online

Aplikasi Government to Citizen merupakan aplikasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang paling umum. Pelayanan tersebut antara lain pelayanan pajak, pelayanan kartu penduduk, pelayanan perijinan pemasangan reklame, pependaftaran hak cipta, pendaftaran ibadah haji, pelayanan perpanjangan SIM dan STNK, dan lain-lain.

2)      Government to Business (G2B)

G2B merupakan interaksi antara pemerintah daerah dengan bisnis, baik binis dalam negeri maupun mancanegara melalui E-Business Portal. Interaksi tersebut berkaitan dengan berbagai keperluan bisnis, antara lain:

·         Izin Investasi, perpajakan, peraturan daerah

·         Pembelian kebutuhan pemerintah daerah melalui E-procurement dan E-auctions

Pelayanan Government to Business dapat berupa pelayanan pembayaran pajak perusahaan, pelayanan tender proyek pemerintah, pelayanan perijinan pendirian usaha, informasi lokasi bisnis, dan lain-lain.

3)      Government to Government (G2G)

G2G merupakan interaksi antar:

·         Suatu unit/bagian dengan unit/bagian lain dalan pemerintahan daerah

·         Suatu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya

·         Suatu pemerintah daerah dengan pemerintah pusat

·         Suatu pemerintah daerah dengan pemerintah negara daerah/pusat negara lain

Pelayanan ini dapat berupa hubungan administrasi antara pemerintah dengan kedutaan besar, aplikasi kantor pemerintah dengan bank-bank pemerintah, aplikasi pemerintah berhubungan dengan bank-bank asing dan sebagainya.

4)      Government to Employers

Merupakan aplikasi pelayanan pemerintah kepada pegawainya. Pelayanan pemerintah kepada pegawainya terdiri dari beberapa aplikasi, antara lain aplikasi perkantoran, peraturan kepegawaian, peluang karir, record pegawai, dan sebagainya.

5.      Apa saja kunci sukses pelaksanaan egovernment oleh pemerintah atau swasta/masyarakat?

Jawab:

Pemerintah, swasta, masyarakat harus bekerja sama dalam pelaksanaan egovernmenternment demi sebuah implementasi yang baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan. Suksesnya pengembangan egovernment bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses (Indrajit, 2012; Sadikin, 2011). Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh Harvard JFK School of Government yang meliputi support (dukungan), value (nilai) dan capacity (kemampuan).  Ketiga elemen sukses tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1)      Dukungan (support)

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep egovernment, bukan hanya sekedar mengikuti tren. Tanpa adanya unsur “political will” dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan egovernment akan sulit berjalan. Kata support adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan politis) untuk mengembangkan egovernment, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari egovernment. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (action). Tanpa adanya unsur political will, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan egovernment dapat berjalan dengan mulus.

Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen top-down (paradigma klasik). Karena itu, dukungan implementasi program egovernment yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada level tertinggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati). Dukungan yang dimaksud disini lebih dari dukungan verbal semata, tetapi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk:

a.       Disepakatinya kerangka egovernment sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil.

b.       Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tatanan pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.

c.       Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan egovernment (seperti adanya Undang-Undang yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus – misalnya e-Envoy atau DeTIKNas di Indonesia – sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya).

d.      Disosialisasikannya konsep egovernment secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seuruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai kampanye yang simpatik.

2)      Kemampuan (capacity)

Kemampuan (“capacity”) adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan egovernment. Dalam hal ini ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam rangka mengimplentasikan dan membangun egovernment, yaitu :

a.                  Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif egovernment, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.

b.                 Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep egovernment.

c.                  Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan egovernment dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut di atas jangan dijadikan alasan tertundanya sebuah usaha untuk menerapkan egovernment. Diusahakan agar pemerintah yang hendak mengimplementasikan egovernment segera mencari cara yang efektif agar dapat memiliki ketiga prasayarat tersebut di atas, misalnya melalui usaha kerja sama dengan pihak swasta, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (outsourcing) berbagai teknologi yang tidak dimiliki.

3)      Nilai (value)

Elemen pertama dan kedua di atas merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (sisi penyedia-supply side). Pelaksanaan egovernment tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang diuntungkan, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya egovernment bukanlah kalangan pemerintahan saja melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (sisi permintaan-demand side).

Karena itu pemerintah dituntut agar bertindak teliti dan bisa memilih prioritas jenis aplikasi egovernment apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) secara signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Perpaduan antara ketiga elemen di atas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan egovernment) yang akan menjadikan kunci sukses penjamin keberhasilan penerapan egovernment.

Pembanguan egovernment telah dimungkinkan dengan adanya dasar dan kemajuan teknologi informasi yang kokoh dan telah mencapai kemajuan yang terbaik dalam waktu yang singkat. Hal terutama dari semuanya, pemerintah telah berhasil melakukan apa yang disebut sebagai 'informatization' atau penggunaan teknologi informasi pada semua proses pemerintahan, sebagai sebuah agenda yang krusial berdasarkan pada rencana-rencana strategis dan berkelanjutan dan didukung dengan investasi yang berkelanjutan.

Pada tahun 1980-an, dasar pembangunan egovernment telah dilaksanakan melalui digitalisasi pada semua fungsi-fungsi utama pemerintah seperti administrasi, pendidikan, keuangan, pertahanan dan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1990-an, infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan masyarakat informasi telah dipersiapkan melalui pembangunan sebuah jaringan informasi nasional berkecepatan tinggi. Pada tahun 2000-an, efisiensi kerja administrasi dan kualitas kehidupan masyarakat mengalami perbaikan melalui investasi proyek-proyek egovernment yang intensif.

Langkah kedua pembentukan dan manajemen sistem-sistem administrasi untuk mempromosikan 'informatization.' Semua instansi pemerintah secara eksklusif bertanggungjawab terhadap informasi yang dibangun di kantor kepresidenan dan kantor perdana menteri untuk memfasilitasi penerjemahan semua proyek berbasis IT ke dalam pelaksanaan, dengan segera dan secara efisien. Tahap ini telah membawa intansi memainkan peran yang sama sekali baru yaitu sebagai penjaga-penjaga utama yang mengawasi dan mengkoordinasikan semua kebijakan "informatization". Undang-undang dan peraturan-peraturan yang relevan dibuat pada tahap awal- pemerintah telah mengalokasikan anggaran utuk mempromosikan TIK dengan membentuk “Promotion Fund” pada 1996 untuk mendukung semua proyek utama informatization atau penerapan teknologi egovernment.

6.      Jelaskan sistem informasi nasional di Indonesia!

Jawab:

Sistem Informasi Nasional di Indonesia disingkat Sisfonas merupakan suatu inisiatif yang dilakukan dalam rangka mengembangkan infrastruktur sistem informasi pemerintah secara terpadu dan mengintegrasikan dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian Good Governance. Adapun ruang lingkup pengembangan Sistem Informasi Nasional akan mencakup beberapa hal utama yaitu:

1)      Kerangka Kenseptual dan Cetak Biru

2)       Suprastruktur

3)       Infrastruktur Sistem Informasi

4)       Integrasi Sistem Informasi Nasional

5)       Lembaga Pendukung Teknis

7.      Sebutkan dan jelaskan 5 portal terbaik di dunia.... portal negara apa saja yang anda ketahui....lihat buku Rahim, Citra dan Junaidi (2012)!

Jawab:

1)      Portal Eropa Utara

Eropa utara merupakan wilayah terkuat di Eropa

-          Swedia (0,9154) dengan web http://www.sverge.se (ranking 1 dunia)

-          Denmark (0,9134) dengan web http://borger.dk (ranking 2 dunia)

-          Norwegia (0,8921) dengan web http:// www.regjeringen.no

Berdasarkan survey, seluruh Negara Skandinavia menggunakan strategi web serupa, mereka memiliki situs utama yang informatif dan terintegrasi

2)      Portal Amerika Utara

Portal milik pemerintah federal Amerika Serikat (0,8644) masih menjadi model untuk egovernment didunia. Pusat portal USA.gov web merupakan satu situs pemerintah yang paling konprehensif dan efektif, situs ini memuat informasi dan layanan online.

3)      Portal Asia Timur

Wilayah Asia Timur memiliki rata-rata tertinggi dalam survey tahun 2008, Republik Korea/ Korea selatan (0,8317) memimpin di wilayah ini, diikuti jepang  (0,7703) dan Cina (0,5017) Portal Nasional Republik Korea, http://www.korea.go.kr/, punya kekuatan dalam e-participation. Portal ini menyediakan konsultasi online bagi penduduk.

4)      Portal Oseania

Australia (0,8108) dan New Zealand (0,7392) memimpin di wilayah ini. Situs Nasional Australia, www.australia.gov.an sangat sarat dengan informasi, layanan dan link ke sumber-sumber pemerintahan, situs ini lengkap dan luas, dan dapat melayani secara simultan, sebagai suatu situs gateway dengan tiga portal terpisah namun terintegrasi.

-          Untuk bisnis ( www.business.gov.au )

-          Informasi dan layanan penduduk lewat portal centrelink( www.centrelink.gov.an ) dan untuk     pencarian kerja ( www.jobsearch.gov.au )

5)      Portal Asia Barat

Israel (0,7393),Uni Emirat Arab ( 0,6301 ) dan Ciprus (0,6019) memimpin di wilayah ini. Uni Emirat Arab mendapat nilai tertinggi pada web measure index. Situs kementerian tenaga kerja Uni Emirat Arab, http://www.mol.gov.ae/, merupakan contoh sempurna dari one-stop shop.